133 Skripsi Hukum Perdata Paling Mudah Dikerjakan dan Lengkap

Berikut 133 Skripsi Hukum Perdata Paling Mudah Dikerjakan dan Lengkap sebagai solusi teman teman yang membutuhkan bantuan dalam menyusun skripsi.

Cara paling mudah dikerjakan dalam menyusun skripsi adalah dengan memiliki sumber referensi skripsi lengkap seperti skripsi yang ada di SkripsiBagus.Com. Isinya lengkap dari bab 1 sampai bab 5 bisa di copy paste dan mudah dikerjakan. Teman teman hanya tinggal memilih saja yang paling mudah dikerjakan sesuai dengan kemampuan teman teman . Setelah di setujui dosen bisa langsung mengerjakan dengan mudah dan cepat. Silahkan teman teman mencoba cara ini.

Silahkan memanfaatkan judul judul dibawah ini untuk keperluan referensi judul saja, karena ini tidak ada materi lengkap skripsinya.

Skripsi Hukum Perdata Paling Mudah Dikerjakan dan Lengkap

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGABAIAN PASAL 103UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 MENGENAI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA(Studi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.112/Pid.B/PN.Sda, PerkaraPenyalah Guna Narkotika Atas Nama Terdakwa Afifakh Rudi als Blek).

 PENULISAN HUKUM / SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (Studi di Pemerintah Daerah Kota Batu).

 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR : 06/Pid.S 2004/PN.Malang TENTANG PENGGUNAAN IJAZAH PALSU PADA PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAKYANG DIJADIKAN PELACUR OLEH ORANG TUA(Studi di Desa Padamulya Kecamatan Cipunegra Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat).

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF MENGENAI HAK EKSKLUSIF PENCIPTA UNTUK MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAAN DALAM LINGKUP HAK CIPTA DI INDONESIA.

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DAN KUASA UNTUK MENJUAL TERHADAP KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEBAGAI DASAR EKSEKUSI BENDA AGUNAN (JAMINAN) OLEH BANK(Studi di BTN Syariah Kantor Cabang Malang).

 ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN MASSA ”TAWURAN” YANG TERJADI PADA PERTUNJUKAN ORKES DANGDUT MELAYU(Studi di Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PEREDARAN UPAL (UANG PALSU)DI WILAYAH HUKUM POLRES PONOROGO (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Ponorogo).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG JUDI DALAM PERMAINAN SEPAK BOLA(Studi di Wilayah Hukum Polresta Malang.

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)(Studi di Polres Banyuwangi).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EKSEKUSI PUTUSAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DILUAR PENGADILAN(Studi Pada Kasus Sengketa Leasing di Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Kediri).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN HARM REDUCTION BAGI PENGGUNA NAPZA DENGAN CARA SUNTIK(Studi di LSM Sadar Hati dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Malang).

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM MATERIIL PUTUSAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN TERDAKWA I NYOMAN SUDARMA(Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/MIL./2007).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS EFEKTIVITAS PASAL 35 JO. PASAL 51 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DILUAR NEGERI(Studi di PT. Prima Duta Sejati Malang).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang).

 ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMBERIAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMSOSTEK (Studi Pada PT. Rira Indonesia Mojokerto).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEMASAN YANG KEDALUWARSA(Studi di Wilayah Kerja Yayasan Lembaga Konsumen Malang).

 TINJAUAN YURIDIS NORMATIF HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DAN PASIEN.

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGI TENTANG EKSPLOITASIEKONOMI TERHADAP KASUS PONARI DUKUN CILIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(Studi Kasus Dusun Kedungsari, Desa Balongsari, Kecamatan MegaluhKabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA TANI PADI ANTARA PETANI DENGAN PT. PIONER(Studi di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL TANPA AGUNAN DALAM PROGRAM PNPM (Studi Kredit Usaha Kecil Tanpa Agunan Dalam Program PNPM diKelurahan Merjosari Kota Malang).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR(Studi di Polresta Malang).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UMM NOMOR 01 TAHUN 2007 TERHADAP PERILAKU HEDONISME MAHASISWA( Studi Kasus di Kawasan Pemondokan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang ).

 TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI(Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).

 ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS MODEL PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI KOTA MALANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Di Kota Malang). 

 Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

 Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta).

 Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di ).

 Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hak Hadlonah) Akibat Suatu Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta.

 Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Perdata.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Personal Guarantee Pada BMT Ibadi Kabupaten Tegal.

 Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Antara Laki-Laki Di Atas Umur(Mannen Boven De Leeftijd) Dan Perempuan Di Bawah Umur(Vrouwen Oder De Leeftijd Van)(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sragen).

 tinjauan yuridis permohonan izin berpoligami bagi pegawai negeri sipil dan akibat hukumnya (studikasus putusan nomor 1729/PDT.G/PA.Wng).

 Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dengan Lelang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Surakarta (Studi Pada Kutipan Risalah Lelang No. 532 Tahun 2014 di Kantor Pertanahan Kota Surakarta).

 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN KREDIT UMKM DENGAN HAK TANGGUNGAN DI PD. BPR BADAN KREDIT KECAMATAN KEDUNGTUBAN BLORA.

 Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspekrif Hukum Adat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten).

 Tinjauan Yuridis Asuransi Pengiriman Barang (Studi di PT.Pos Surakarta).

 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Berdasarkan Undang-Undang no. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (studi Kasus pada PT. Kembang 88 Surakarta).

 Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Pihak Laki-Laki (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten).

 Koperasi Jasa Keuangan Syariah Studi tentang Aspek-aspek Yuridis Permodalan di BMT Al Fallah Klaten.

 Tinjauan yuridis sengketa tanah akibat Perbuatan melawan hukum (studi putusan no.91/pdt.g/2009/pn.ska).

 Tinjauan Yuridis, Kriminologis, Dan Empiris Tentang Kasus Pencurian Mayat Di Purbalingga Dan Cilacap.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Pembatalan Jual Beli Hak Atas Tanah Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

 TINJAUAN YURIDIS HAK RECALL OLEH PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA.

 Tinjauan Yuridis Surety Bond Pada PT. Askrindo (Studi Kasus Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Surakarta).

 Tinjauan yuridis sengketa wakaf akibat penguasaan atas tanah wakaf oleh ahli waris wakif (studi putusan nomor: 464 / pdt. G / 2010 / pa.bgr).

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Usaha (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Karanganyar).

Tinjauan Yuridis Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin Menjadi Anak Sah.

Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kedudukan Circular Resolution Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dalam Penjaminan Asset Perusahaan.

Tinjauan Yuridis Status Dan Kedudukan Benda Jaminan Yang Dibebani Fidusia Yang Diterima Kreditur Dalam Hal Debitur Pailit (Presfektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Hak Tanggungan Di Unit Simpan Pinjam Swamitra KUD Banyudono Selatan).

IKLAN ONLINE DALAM MEDIA SOSIAL (Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Perundang-undangan).

Tinjauan Yuridis Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Distribution Outlet (Distro) Dengan Supplier.

Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa Tangki Minyak Antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya Dengan Pertamina.

Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, and Conditional of Economy) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo.

Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Antara Bank Cimb Niaga Dengan PT. Exelindo Celullar Utama Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Kontrak Penyiaran Iklan Produk Jasa Di Radio-Radio Swasta Di Surakarta.

Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wonogiri).

Analisis Yuridis Empiris Pelaksanaan Pembinaan Napi Residivis Di Lembaga Pemasyarkatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Klaten).

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Milik Atas Tanah Di KSP Putri Manunggal Kabupaten Sukoharjo.

Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali Prespektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pembantaran Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Yuridis Empiris Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Polres Klaten).

Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kreditor Dalam Melaksanakan Eksekusi Selaku Pemegang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Suatu Tinjauan Yuridis Tentang Perlawanan Pihak Ketiga Dalam Perkara Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Salatiga).

Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Oleh PT Tirta Investama Di Kabupaten Klaten.

Tinjauan Yuridis Tentang Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).

Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerja Antara PT. Java Plastic Manufacturing Denganpekerja Di Kabupaten Boyolali.

Studi Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penjaminan Bilyet Giro (BG) Kosong Sebagai Alat Pembayaran Hutang (StudI Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjianwaralaba (Studi Pada Usaha Waralaba Lokal Di Surakarta).

Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Santunan Bagi Tenaga Kerja Di PT.Filamendo Sakti Tangerang.

Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Terhadap Pemeriksaan Perkara Pembatalan Akta Jual Beli Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).

Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sepeda Motor Di PT. Bentara Multifinance Cabang Surakarta.

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Model Ukiran Kayu Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pengadilan Niaga Semarang).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Tinjauan Yuridis Sengketa Iklan Layanan Blackberry Yang Menyesatkan Antara Konsumen Dan Telkomsel (Studi Kasus Putusan BPSK kota Surakarta Nomor: 001-3/I/IX/2011/BPSK Ska ).

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Sponsorship Yang Diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.

Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sidodadi Cabang Sragen).

Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Hak Perempuan Dalam Ikatan Nikah Sego Dan Dampaknya Terhadap Anak (Study Yuridis-Empiris Di Desa Gedong, Karanganyar).

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ( Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ).

Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Artha Jaya Makmur Surakarta.

Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perlindungannya Terhadap Dana Simpanan Nasabah Bank.

Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Microsoft Antara  Dengan CV. Trijaya Technology Bizniz.

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Warisan Oleh Pengadilan Agama Surakarta.

Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Perceraian Terhadap Hak Alimentasi Anak/Hak Hadhanah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).

Tinjauan Yuridis Tentang Kecacatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 42/Pdt.G/2007/PN.Srg).

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Orang Dewasa Dengan Anak Diwah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali).

Tijauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Personal Loan Antara Bank Jateng Cabang Surakarta Dengan Debitur.

Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Penerapan Azas CSR ( Corporate Social Responsibility) Pada PT. Amalia Surya Cemerlang Klaten Sebagai Tanggung Jawab Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kartu Kredit (Studi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Madiun).

 Kajian Yuridis Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Hukum Waris Adat Di Desa Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

 Penggabungan Usaha BPR-BKK Karangmalang Sragen Dilihat Dari Segi Yuridis.

 Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Perkara Kredit Macet (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang).

 Tinjauan Yuridis Mekanisme Kredit Usaha Rakyat Oleh Bank BRI Cabang Surakarta Unit Laweyan.

 Tinjauan Yuridis Pelaks Anaan Klaim Asuransi Kecelakaan Di Pt. Jasa Raharja Surakarta.

 Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar.

 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Di Warung Makan “Bebek Goreng” H. Slamet Di Kartosuro Sukoharjo).

 Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Danamon Indonesia, TBK Cabang Surakarta.

 Tinjauan Yuridis Tentang Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengandilan Negeri Karanganyar) Disusun).

 Tinjauan Yuridis Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara. Tbk Cabang Surakarta).

 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Modal Kerja Antara Bank Central Asia Dengan Toko Bangunan Wahyu Putro Di Wonogiri.

 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK KESEPAKATAN KERJA BERSAMA PADA PERUSAHAAN GARMEN BENGAWAN SOLO DI BOYOLALI.

 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENITIPAN BAYI DAN ANAK PADA PENITIPAN BAYI DAN ANAK AN NISA SURAKARTA.

 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI MITRA CERDAS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG SURAKARTA.

 ASPEK YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK MELALUI PROYEK AJUDIKASI DI KECAMATAN KLEGO.

 PROSEDUR PENARIKAN MENGGUNAKAN SURAT KUASA (Studi Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Bank Kepada Nasabah Pada Transaksi Menggunakan Surat Kuasa).

 TINJAUAN YURIDIS TENTANG INFORMED CONSENT DALAM OPERASI MEDIK.

 Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksa Dana Berdasarkan UU No. 8 TAhun 1995 tentang Pasar Modal.

 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN ASURANSI KESEHATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS GONDANG KABUPATEN SRAGEN.

 Mutilasi sebagai Aspek Pemberatan Penjatuhan dalam Perkara Pembunuhan (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 2133/PID.B/2007/PN.Bks).

 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO).

 Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Cipta dalam Bidang Batik di Kota Surakarta.

 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERASAAN SATU BANYUDONO BOYOLALI.

 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 (Studi Pada PT. Mondrian Klaten).

 TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MENURUT UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDY PADA PT NOVA SOLO FURNITURE DI KARANG ANYAR).

 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN HAK CIPTA LUKISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

 INSTANSI PEMERINTAH DAN PERSEKONGKOLAN TENDER (Tinjauan yuridis terhadap putusan komisi pengawasan persaingan usaha No. 01/KPPU-L/2005 dan putusan No.20/KPPU-L/2007 tentang pengadaan alat kesehatan).

 TINJAUAN YURIDIS TENTANG BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KCP SOLO BARU.

 TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA DITINJAU DARI UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus: PT. Aksara Solo Pos Surakarta).

 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KARYA CIPTA LAGU BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS DI LOKANANTA SURAKARTA).

 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK MILIK ATAS SATUN RUMAH SUSUN ( STUDI KASUS DI RUMAH SUSUN KABUPATEN KUDUS ).

 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK ANTARA PT. PLN (Persero) APJ TEGAL DENGAN PELANGGAN.

 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BERBAGAI PIHAK ANTARA CV. SARI REJEKI SUKOHARJO DAN TOKO JEMPOL BARU DALAM USAHA FURNITURE DI SUKOHARJO.

Read More

257 Skripsi Hukum Recommended Mudah Dikerjakan

Carilah dari 257 Skripsi Hukum Recommended Mudah Dikerjakan ini yang bisa teman teman pakai sebagai bahan judul skripsi hukum . Sangat sayang jika dilewatkan begitu saja kesempatan ini karena tidak datang setiap saat.

Oleh karena itu dari 257 skripsi hukum dibawah ini sangat mungkin teman teman mendapatkan judul yang diinginkan karena banyak pilihannya.

Tpai jika ingin lebih lengkap mendapatkan referensi skripsi yang lengkap dari judul dan isi skripsi, teman teman bisa mendapatkannya di SkripsiBagus.Com . Website ini adalah pusat referensi skripsi yang saya rekomendasikan karena saya tahu betul kualitasnya. Lebih mudah menyusun skripsi dari judul skripsi yang sudah dikuasai isi materinya.

257 Skripsi Hukum Recommended Mudah Dikerjakan

Customer Due Diligence and Its Role To Prevent The Global Economic Threat: Indonesian Anti Money Laundering Perspectives

Penerapan Customer Due Diligence Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267

Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur Menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangm UU Bank Indonesia, dan UU Otoritas Jasa Keuangan

Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya atas Tanah Bekas Konversi Hak Barat ditinjau Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979.

Perlindungan Hukum Pekerja yang diberhentikan karena Memperjuangkan Hak Ibadah Shalat Jum'at ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Bermasalah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penyelesaian Sengketa Kasus Penggunaan Lagu 23 Juli Ciptaan Thomas Ramadhan Tanpa Izin oleh Gope T Santani dalam Film inikah Rasanya ditinjau dari Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kasus Tawuran Warga Yang Melibatkan Warga Dari Banjar Kn Dan Sn Ditinjau Dari Pasal 358 Kuhp Dan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Permohonan Pernyataan Pailit oleh Mantan Pekerja terhadap Perseroan Terbatas di (Persero).

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena Dipidana Penjara Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Kesamaan Karakter Musik Ciptaan Ipunk Parkoin Dan Malaka Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana Adat. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 42 (2). pp. 272-285. ISSN 0215 9687

Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan MADURA. Project Report. LPPM UBAYA , Laporan Penelitian .

Pertanggungjawaban Pidana terhadap G yang Mempekerjakan dan Melakukan Kekerasan terhadap Anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penyitaan Obyek Jaminan Sepeda Motor Yang Akta Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan.

Tindakan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Penegakan Hukum Hak dan Kewajiban Negara Suriah terhadap Warga Negaranya Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Atas Tindakan Terhadap Buruh Yang Tergabung Dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (sbsi) Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh.

Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penguasaan Harta Warisan dengan Mengabaikan Wasiat Pewaris.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang-undang Negara Republik Indodnesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Analisis Putusan Mahkamah Agung yang tidak Menunjukkan Adanya Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang dialihkan Status Pekerjaan Secara Sepihak ditinjau Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penempatan Deposito di Bank BB yang Merupakan Hasil Perjudian ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Pelanggaran Di Jalan Kedung Doro Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penggusuran Pemukiman Warga Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

Posthumanization An Attempt to Grant Substantial Justice for Migrant Workers

Aspek Hukum yang Menunjang Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia

Ecuador's Decission to grant Asylum to Julian Assange

Harmonization of International and National Law in Managing the Marine and Fisheries Resources to Promote Sustainable Developmen

Integrative Law Approach on the Case of Julian Assange

Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Indonesia untuk Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Hukum

The Situation Development of Timor Leste Refugees Post Election From The Social and Legal Aspect

Pertanggungjawaban Pidana AK Terhadap Penjebolan Dan Pengubahan Informasi Elektronik Situs Polri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Poligami Tanpa Izin Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No.43 Tahun 1999 Dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990.

Penolakan Pengangkut untuk Bertanggungjawab atas Kerugian yang dialami oleh C.V. Kawan Kita Motor Selaku Pengirim Barang Akibat Tenggelamnya Kapal Nusa Damai ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 660K/PDT.SUS/2010 Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Pertanggungjawaban Pidana PT. X sebagai Content Provider dalam Kasus Penayangan Iklan yang Menyesatkan.

Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Berikut Bangunan yang Berdiri di atasnya dalam Kaitan Kontrak Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3208 K/Pdt/2003).

Penggunaan Sebagian Lagu Dia Maha Sempurna Ciptaan Pasha Ungu oleh Langit Band Tanpa Izin dalam Lagu dimanakah ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Antara Sn Dan M (analisis Putusan Ma No.589 K/pdt/2009).

Rencana Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Oleh Pemerintah Di Bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2012 Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Guna Usaha Di Desa Ngapaaha Dan Desa Roraya Di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Perlindungan terhadap Hak Anak dari Iklan Rokok yang Mendorong Mereka untuk Merokok ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap PT MiG Berkaitan dengan Pembuatan Jalan Usaha Tani ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Anjing Pit Bull yang Menyerang dan Menyebabkan Kematian Seseorang ditinjau dari Pasal 490 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Program Komputer Terhadap Penggunaan Program Komputer Yang Dibuat Oleh Cracker Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pertanggungjawaban Negara Honduras Terhadap Penghilangan Secara Paksa Dalam Kasus Velasquez Rodriguez.

Keabsahan Wali Nikah Dalam Suatu Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pensertifikatan Tanah Desa Adat Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria.

Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tanggung Jawab Pengembang Yang Menjual Fasilitas Umum Berupa Kolam Renang Dan Sarana Rekreasi Ditinjau Dari Uu No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT X terhadap Pekerja dengan Memberikan Surat Utang sebagai Jaminan Pesangon Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penolakan PT. PLA atas Klaim Nasabah ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tindakan Perseroan Terbatas Adira Dinamika Multifinance Tbk yang Memerintahkan Pekerja Mengundurkan Diri ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Gugatan dalam Kasus Pemberhentian tidak dengan Hormat Ey Anggota Polres Blitar.

Sengketa Tanah Hak Pakai Antara Yayasan Bernadus Dengan Warga Dusun Piyoto, Desa Bandungan, Kecamatan Ambarawa.

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamongpraja Kota Surabaya.

Kajian Hukum Akuisisi Pt. Alfa Retailindo Oleh Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) Akibat Tergulingnya Kereta Api Logawa ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Sengketa Tentang Hak Cipta Yang Bergambar Teratai Antara PT X dan Y.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yang tidak Mendapat Pembayaran Setelah Adanya Putusan Pailit ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasf.

THE ROLE OF NGOs IN GIVING ASSISTANCE FOR EXTERNAL AND INTERNAL REFUGEES AS A BOUNDARY VIOLATIONS OF A SOVEREIGN STATE. In: The 3rd CILS International Conference on Human Security, 26th to 28th November 2012 , Makassar, South Sulawesi, Indonesia .

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan (travel) Atas Meninggalnya Penumpang Dalam Kasus Tabrakan Dengan Bus Sumber Kencono Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Penetapan Lokasi Jalan Jetis Sraten Milik Warga Kecamatan Gayungan Kota Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Tinjauan Yuridis Mengenai tidak diterbitkannya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap Radio Erabaru yang dilakukan oleh KPI dan KPID Batam.

Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Oleh Walikota Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Penerapan Kedaulatan Teritorial atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku.

Permohonan Hak Atas Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif.

Analisis Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Dengan Sistem Rangking Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pemilihan Ketua Umum Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSi) Tahun 2011 ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Stuta Fifa 2007.

KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA). 

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SIDOARJO. 

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO. 

IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SELAKU KREDITUR PREFERENCE PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA HAK GUNA BANGUNAN (HGB). 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG- UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES GRESIK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. 

PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA. 

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK. 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK MenurutUndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Beberapa Peraturan Daerah Kota Surabaya. 

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU. 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA). 

TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby). 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN. 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN. 

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN. 

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. 

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. 

TINJUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan). 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010. 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DI PT. BERAU KARYA INDAH SURABAYA. 

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988). 

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988). 

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI.   

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK PROSEDURAL. 

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor: 05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2011).   

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP. 

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR ( MOBIL ) DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP. 

PEMBERIAN IZIN GANVGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA (Berdasakan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan). 

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan). 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO) MENURUT UU.NO.13 TAHUN 2003. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM AKIBAT KELALAIAN PENGURUS DI PT “X”. 

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di BPSK Kota Surabaya). 

FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK – HAK PEKERJA DI PT. PAL INDONESIA Menurut Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan DI PT. PAL INDONESIA (PERSERO). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER. 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (Studi kasus putusan pengadilan negeri No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).  Faculty of Law .

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH (Studi Kasus Putusan Nomor. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby). 

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA (Studi Kasus pada PT. Garuda Indonesia). 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI. 

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg). 

IMPLEMENTASI PERDA No. 7 TAHUN 2002 TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN SURABAYA TIMUR. 

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR ANTARA HUKUM ADAT MADURA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENCURIAN PULSA TELEPON KABEL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA.  Faculty of Industrial Engineering.

ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA RSU HAJI SURABAYA.  Faculty of Social and Politics.

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN NILAI EKSPOR ROKOK DAN TEMBAKAU DI JAWA TIMUR.  Faculty of Economics.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda). 

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI DIBAWAH TANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ( studi kasus pada putusan nomor : 22/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB. ). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DI WILAYAH SURABAYA Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / PN. SBY. 

AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN. 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN). 

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPORPENYALAHGUNAAN NARKOTIKAPADA TAHAP PENYIDIKAN DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA PADANG. 

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA ( NORTH RING ROAD) KOTA SOLOK. 

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG. 

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ( Studi : Aceng Fikri sebagai Bupati Garut ). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS DALAM KETENTUAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.  

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan (Suatu Kajian yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

PERBANDINGAN PENGATURAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Kelas I A Padang). 

KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI RUPBASAN KELAS II RENGAT. 

PENGATURAN INVESTASI ASING PADA BIDANG PARIWISATA BERDASARKAN TRIMs (TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES) DAN IMPLEMENTASINYA DI WILAYAH SUMATERA BARAT. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN TABUNGAN E’BATARAPOS. 

PROSES PELAKSANAAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. 

KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK. 

KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT ADIRA DINAMIKA (STUDI DI PADANG CONSUMER CRISIS). 

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG). 

RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA DALAM KORELASINYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN PELAKSANAAN TEORI KEDAULATAN HUKUM.  Universitas Andalash.

PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN. 

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN AGAM. 

SIFAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar. 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT. 

pemanggilan notaris dalam proses penegakan hukum oleh hakim terkait akta yan g dibuatnya pasca perubahan undang undang jabatan notaris. 

PELAKSANAAN PINJAMAN TANPA AGUNAN UNTUK IBU-IBU PRASEJAHTERA PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG PADANG (Studi pada Mobile Marketing Syariah Koto Tangah, Padang). 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. 

PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN. 

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI. 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI COPYRIGHTS NOVEL TERJEMAHAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. 

PT Badan Usaha Nagari Sebagai Wadah Menghadapi Globalisasi Di MInangkabau. In: Seminar Jurusan Perdata Fakultas Hukum Unand, 2007, Padang.

PERAN BADAN PENGAWAS DALAM MEMAJUKAN KOPERASI Studi pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof.DR.MA Hanafiah Batusangkar. 

KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2OO4 DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEMBAGA PERKWINAN (STUDI KASUS LBH-APIK KOTA PADANG). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN VOUCHER ISI ULANG ELEKTRIK PADA TOKO-TOKO SELULER DI KOTA BUKITTINGGI. 

TINJAUAN STATUS HUKTIM TERHADAP PERUBAHAN PT. ASURANSI JIWA MUBARAKAH MENJADI PT. ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH (Studi Tentang Faktor - faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pemegang Polis ). 

IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA No. 5/1960). DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN DI SUMATERA BARAT. LP Unand.

Status Badan Hukum PT. Semen Padang Setelah Menjadi Anak Perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 

PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESTA TAHUN I945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). 

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BATUSANGKAR. 

PENATAAN HAK ATAS TANAH BEKAS WILAYAH PERTAMBANGAN.  

TANGGUNG JAWAB MURTAHIN (PENERIMA GADAI SYARIAH) TERHADAP MARHUN (BARANG JAMINAN) DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH UJUNG GURUN PADANG. 

Penyamaan Persepsi Atas Makna Adat Basandi Syarak Dalam Hukum Adat Minangkabau. In: Lokakaya Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

PENGARUH VIDEO PORNO DI HANDPHONE TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Lubuk Basung). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ASURANSI JIWA DI PT. BUMI PUTERA CABANG PARIAMAN. 

Penyelesaian Sengketa Antara PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Tanjungpinang Dengan Konsumen Tenaga Listrik Di Tanjungpinang. 

Cavalho, Fransisco Fernandes (2014) PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TEREADAP PIHAK KETIGA OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG DALAM PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ALL RISK. 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG. 

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MELALUI MEKANISME INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENURUT STATUTA ROMA 1998. 

IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. 

PERJANJIAN CHARTER KAPAL PENGANGKUTAN SEMEN ANTARA PT.SEMEN PADANG DENGAN PT.INDO BARUNA BULK TRANSPORT. 

HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA DALAM RANGKA MENUJU KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) PADA TAHUN 2015. 

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG. 

ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang). 

Penerapan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat). 

Perlindungan Hukum Wanita Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Pada Keluarga Batih Etnik Minangkabau di Kota Padang.  

KEWENANGAN GUBERNUR SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK. 

PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya).

PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang).

DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG RI No. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM KASUS PERJUDIAN TOGEL(Study Kasus Di Polresta Kota Batu).

EFEKTIFITAS PASAL 24 DAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 04/Pid.Pra/2009/PN.MALANG TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK.

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN GEDUNG BARUKAMPUS UIN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA ( Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Malang).

ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHADIRKAN SAKSI VERBALISANT SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN(Studi Putusan Hakim Nomor :104/Pid.B/2008/PN.Bwi).

ASPEK POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKAPENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.

Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi PERADILAN DALAM MENCIPTAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BAIK (DitinjauDari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).

ANALISA PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM AGUNG PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Putusan Hakim Agung Nomor 1133K/Pid/2003 dan Nomor 1698K/Pid/2007).

PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KLARIFIKASI NILAI PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 2 KOTA MALANG.

KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DAN NOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA).

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK MENURUT PASAL 11 HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU(Studi Di DPC PDIP Dan DPD Partai GOLKAR Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 153 HURUF b UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA KOPERASI DALAM MENEKAN KREDIT MACET (Studi Di Koperasi Mawar Putih Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PARATEEXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) DENGAN CARA PELELANGAN UMUM BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG HAK TANGGUNGAN NO 4 TAHUN 1996(Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang).

PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) PP NO.55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN(Bagi Siswa Muslim Pada Sekolah Kristen Di SD Kristen Sang Timur Malang Dan SD Kristen Petra Malang).

ANALISIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008DALAM PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN(Studi di Pengadilan Negeri Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMBERANTASAN JUDI TOTO GELAP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KAJIAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 008/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM PASAL 31 UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI(Studi di PJTKI PT Prima Duta Sejati Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember).

IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT 2 UNDANG- UNDANG NOMOR22 TAHUN 2009 TENTANG KEHARUSAN MENYALAKAN LAMPU PADASIANG HARI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR(Study di Wilayah Hukum Polres Jombang).

PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARISASI MUTU (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).

KENDALA YANG TIMBUL DALAM PROSES RESOSIALISASI BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).

TINDAKAN POLISI DALAM MENEGAKKAN PASAL 57 MENGENAI PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(Studi di Kecamatan Kamal Kota Bangkalan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (Studi Bagian Reskrim di Polresta Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA(Studi di Polres Solo dan Kantor PSSI Jakarta).

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA(Studi Kasus Perjanjian Kredit Debitur Atas Nama Anis Romlah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra, Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).

UPAYA DISKOPERINDAG DALAM MENDORONG PENDAFTARAN MEREK UKM TAPE DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (Studi Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso).

PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).

HUBUNGAN KONDISI EKONOMI ORANG TUA/WALI MURID TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKn SISWA KELAS IX SMP N 1 GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO.

DASAR PERTIMBANGAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA(AKOT) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang ).

PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA INDUSTRI DENGAN JAMINAN FIDUSIA(Studi pada PT. BANK JATIM Cabang Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TERPENUHINYA UNSUR KESALAHAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 359 KUHP(DI POLRES KOTA BLITAR).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 746/ PID.B/ 2008/ PN. KPJ. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DENGAN TERDAKWA HAKIM BIN YASIR.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN IKAPI DALAM ADVOKASI BERKENAAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PERBANYAKAN DAN PENJUALAN BUKU PENDIDIKAN SECARA KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT 1 (b) UNDANG-UNDANG NO. 19TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta).

ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI FOTO TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

UPAYA POLISI DALAM MENEKAN ANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK IKAN(BONDET) BERDASARKAN UNDANG UNDANG DARURAT No.12 TAHUN1951 TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAKjo PASAL 365 KUHP( Studi di Polsek Pasrepan – Pasuruan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 106 AYAT (8)TENTANG KEWAJIBAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polresta Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.

PERANAN LPPOM MUI DALAM MENERTIBKAN PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN BERPRODUKSI SECARA HALAL DI INDONESIA(Studi di LPPOM MUI Surabaya).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN/KONTRAKKERJA ANTARA PEMAIN ASING DENGAN PT. AREMA INDONESIA.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR : 67/Pid.B/2009/PN. Kd. MnDALAM PERKARA KERUSUHAN ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT.

TINJAUAN ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:341/Pid.B/2009/PN MLG MENGENAI TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MASIH DI BAWAH UMUR(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN K H MAS MANSYUR DI TINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KH MAS MANSYUR KOTA MALANG).

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN UPAYA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET (STUDI DI PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER).

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERTAMANAN DI DESAGEDANG SEWU KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK.

IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH(Studi Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN FISIK PADA MASA PACARAN DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).

Read More

165 Daftar Skripsi Hukum Pidana TERBARU dan Terlengkap

Daftar Skripsi Hukum Pidana TERBARU dan Terlengkap . Teman teman bisa mendapatkan skripsi hukum pidana terbaru ini dengan membaca judul skripsi dibawah ini.

Judul Skripsi Hukum di daftar ini sangat memudahkan teman teman dalam memilih judul skripsi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan teman teman. Pilihlah judul yang menurut teman teman anggap mudah, karena dengan milih yang mudah harapannya selama penyusunan mengalami kemudahan dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Tapi kalau teman teman ingin cara yang lebih mudah lagi.. yaitu dengan cara mendapatkan referensi skripsi dari SkripsiBagus.Com . Karena referensinya itu berupa kumpulan skripsi yang sudah jadi dari awal sampai akhir dan bisa di copy paste . Teman teman tinggal mempelajari materinya dan pilihlah yang termudah. Setelah judul disetujui teman teman bisa langsung mengerjakan karena sudah lengkap bahan referensinya ... Mudah bukan...

Daftar Skripsi Hukum Pidana TERBARU dan Terlengkap

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Terhadap Putusan No. 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dengan Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Ppa) Dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Tindak Pidana Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus di Polres Surakarta).

Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu Di Polresta Surakarta.

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Purwodadi Grobogan.

Prinsip Insaniyah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT).

Eksekusi Pidana Pembayaran Ganti Kerugian dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).


Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Laki-Laki (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Surakarta).

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran Reserse Dalam Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Ngawi).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus Proses Peradilan Pidana Terhadap Anak di Kabupaten Klaten).

Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku Dan Korban Anak Di Surakarta.

Kedudukan Pendamping Dan Penerjemah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Difabel (Study Kasus Polresta Sukoharjo).

Proses Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Surakarta.

Pertanggung Jawaban Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo).

Kedudukan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan.

Alat Bukti Petunjuk dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta).

Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali).

Peranan TI (Teknologi Informasi) Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Studi Kasus Manipulasi Data Penerimaan Mahasiswa Baru  Di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Praperadilan Sebagai Fungsi Pengawasan Horizontal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta Dan Pengadilan Negeri Sragen).

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Karya Cipta Lagu Dangdut Di Indonesia (Studi Terhadap Perlindungan Anak Selaku Konsumen Karya Cipta Lagu Dangdut).

Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Klaten (Studi Kasus Putusan No.97/Pid.B/2013/Pn.Klt Dan Putusan No.53/Pid.B/2013/PN.Klt).

Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kejahatan Penganiayaan (Studi Kasus Di Polres Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Lapas Narkotika Kelas Ii A Yogyakarta).

Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi Yang Dilakukan Sekretaris Daerah Sragen.

Kegunaan Sidik Jari (Dactyloscopy) Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politics Yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu Tahun 2014(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Surakarta).

Pelaksanaan Proses Peradilan Perkara Koneksitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sragen.

Peranan Laboratorium Forensik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang).

Proses Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Studi Kasus di DENPOM Salatiga, Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Melalui Pemeriksaan Metalurgi (Studi Kasus Di Laboratorium Forensik Cabang Semarang).

Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Rangka Upaya Pemulihan (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta).

Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Yuridis-Empiris Di Lapas Narkotik Yogyakarta).

Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik Polri Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Keberlakuan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Klaten).

Penyelesaian Kasus Tindak Pidanapencurian Melalui Pendekatan Restorative Justice (Study Kasus Polsek Gondangrejo Kab. Karanganyar Dan Polres Sukoharjo).

Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Dan Sukoharjo).

Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Pencurian Sepeda Motor.

Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana.

Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikepolisian Resort (Polres) Sukoharjo.

Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali).

Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kabupaten Sukoharjo).

Peran Dan Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Pada Tingkat Penyidikan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Study Kasus di Wilayah Hukum Boyolali).

Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Perkara Oleh Tersangka Dalam Proses Peradilan Pidana.

Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Perum Perhutani Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Rembang ).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana ( Studi Kasus di Polresta Surakarta ).

Kriminalisasi Terhadap Hakim (Tinjauan Yuridis UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perkara Pidana.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Indonesia.

Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya ( Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten).

Peran Reserse Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta, Polres Sragen Dan Polres Sukoharjo).

Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).

Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidanaberdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonogiri).

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.

Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor: 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg).

Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Polres Brebes.

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Polres Boyolali.

Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana.

Studi Tentang Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Surakarta.

Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Kaitannya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Polresta Surakarta.

Eksistensi Normatif Saksi A De Charge Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 41/Pid.B/2009/Pn.Ska).

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo).

Pertanggungjawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi.

Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana.

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penjiplakan (Plagiat) Karya Tulis Atau Skripsi.

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Korban Dengan Pelaku Pengemudi Angkutan Umum.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten Dalam Memberikan Pengobatan Bagi Narapidana Narkotika.

Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Grobogan dan Surakarta).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Kota Klaten).

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Carding (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Perempuan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten Dan Pengadilan Negeri Sragen) Peranan Saksi Dan Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Tinjaun Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kasus Pidana (Studi Terhadap Aspek Normative-Empiris Di Surakarta).

Peranan Pemeriksaan Tempat Kejadia Perkara Dalam Proses Pengungkapan Tindak Pidana.

Implementasi Ajaran Agama Islam Dalam Kerangka Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IB B Klaten.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Pengadilan Negeri Sragen.

Penerapan sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cyberpornografi.

Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Dengan Pelaku Orang Tua Kandung.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Penyelesaian Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu-Lintas Dan Matinya Orang Lain Yang Dilakukan Pengemudi Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta dan Sragen).

Analisa Putusan Berat Ringannya Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) (Studi Tentang Pengendara Roda Dua Di Surakarta).

Perbandingan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertama Dan Residivis.

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta).

Tinjauan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi Di Pengadilan Negeri Magetan.

PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).

Lembaga Pengawas Kejaksaan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian Yuridis Normatif).

Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Konstelasi Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sukoharjo).

PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA.

PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERUSAHAAN ASURANSI (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN ( Studi Kasus di Kantor Keimigrasian Surakarta ).

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH PENGADILAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen).

Upaya Penemuan dan Pencarian Barang Bukti Tindak Pidana Oleh Penyidik.

KEBIJAKAN YURIDIS PELANGGARAN PAJAK SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.

Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian Persidangan Perkara Pidana ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ).

PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PENUNTUT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PERAMPASAN BARANG DARI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI TEGAL.

Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Klaten.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA.

Implementasi dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri).

Analisis Putusan HAkim dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Kepada Calon Pekerja Indonesia Sebagai Tenaga Kerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.248/Pid.B/2007/PN.Pt PENGADILAN NEGERI PATI DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.

Peran Yayasan Kakak Surakarta dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

STUDI KOMPARATIF TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BESERTA PENGAMATAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAANNYA ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo ).

FUNGSI RUMAH TAHANAN NEGARA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN PELAKU TINDAK PIDANA (Sebuah Studi Komparasi Rumah Tahanan Negara Kelas I A Surakarta dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen).

PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN 6 (ENAM) BUAH JAGUNG OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Magetan).

PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANAK Di BAWAH UMUR ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO).

PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA.

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen ).

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA-PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN.

FUNGSI DAN PERANAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Tinjauan Yuridis Empris Fungsi dan Peranan RUPBASAN Kelas I Surakarta).

Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Beserta Implementasinya (Studi Kasus Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA).

KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH.

PERAN SAKSI AHLI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI SURAKARTA.

EFEKTIVITAS UU RI NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH SURAKARTA.

PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen).
   
PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI SURAKARTA.

EFEKTIVITAS PIDANA BERSYARAT TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).

PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali).

PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta).

LEMBAGA EKSAMINASI DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA INDONESIA (Upaya Pengujian Terhadap Putusan Hakimyang Jauh Dari Rasa Keadilan Masyarakat).

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP NARAPIDANA OLEH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT STUDI KASUS DI LAPAS SLEMAN.

PERANAN SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Polres Sukoharjo).

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN PEMALSUAN KARTU KREDIT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).

KARAKTERISTIK PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN.

CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.

PERAN DAN KEDUDUKAN AHLI PSIKIATRI FORENSIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar).

PROSES PENYELESAIAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN NASKAH UJIAN AKHIR NASIONAL SMK PGRI-4 NGAWI TAHUN AJARAN 2006/2007 ( Studi Kasus Perkara Pidana No.197/Pid.B/2007 Di Pengadilan Negeri Ngawi ).

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA TNI di DENPOM IV/ 4 SURAKARTA.

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional).

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Surakarta).

PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang).

DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati).

PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).

KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DAN NOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 153 HURUF b UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).

PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang ).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 746/ PID.B/ 2008/ PN. KPJ. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DENGAN TERDAKWA HAKIM BIN YASIR.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK BLITAR.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENENTUAN YURISDIKSI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SRAGEN.

PERAN APARAT DESA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Cangkringan Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk).

PELAKSANAAN WEWENANG LAIN MENURUT PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Lamongan).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM NO.REG.PERKARA:PDS-03/MALANG/FT.1/12/2009 TINDAK PIDANA KORUPSI.

IMPLEMENTASI PEMBERIAN PELAYANAN HAK KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK MENURUT PASAL 14 HURUF (d) UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru-Malang).

PERANAN KORBAN DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA CURANMOR (Studi di Wilayah Hukum Polres Jombang).

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Tentang Pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Malang).

PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH DIJATUHI HUKUMAN PIDANA(Studi Kasus Penyalahgunaan Barang Bukti Psikotropika di Polresta Malang).

KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR357/Pid.B/2009/P.N.BOJONEGORO TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK (TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO NOMOR 357/PID.B/2009/P.N.BJN).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN( Studi di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERMOHONAN GRASI OLEH NARAPIDANA SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22TAHUN 2002 TENTANG GRASI( Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang ).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM MATERIIL PUTUSAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN TERDAKWA I NYOMAN SUDARMA(Studi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/83-K/PM.III-12/AD/V/2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 96K/MIL./2007).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN SANKSIPIDANA BAGI ANAK DI BAWAH UMUR PADA KASUS PENCURIAN DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR583/PID.B/2009/PN.KPJ).

PENULISAN HUKUM PENGARUH JENIS DAN JUMLAH BARANG BUKTI TERHADAP TUNTUTAN PIDANA DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PASAL 82 AYAT (2) HURUF b UNDANGUNDANG NO 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN MENGENAI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR SEDIAAN FARMASI (Studi Tehadap Kasus H. Achmad Subawono di Polres Sidoarjo).

PELAKSANAAN WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANADI POLRES BATU.

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG PEMENUHAN SYARAT FORMIL DAN MATEREIIL DALAM PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DI KEJAKSAAN NEGERI BATU (Studi Kasus Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel Dengan Terdakwa Sulistiono Surat Tuntutan : B-194 / 0.5.44.3 / 2008 ).

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN( Studi Di Polres Bondowoso ).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM NO. 06 / Pid.B / 2007 PN. PMKS, NO. 307 / Pid / 2007 / PT. SBY, NO.2465 K / PID. SUS / 2007 DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN KASUS “CAROK” (Studi di Pengadilan Negeri Pamekasan Madura).

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA(Studi Kasus Pencemaran nama baik oleh Luna Maya melalui akun twitter terhadap infotaiment). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI AKUN JEJARING SOSIAL DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo. PASAL 310 AYAT (1) DAN (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN OLEH ANAK DI POLRES KABUPATEN BLITAR.

PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA BAGI TERSANGKA YANG DI ANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH( STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung).

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Alat Buktielektronik DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA.

Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.

Penegakan Sanksi Pidana dan Administratif dalam Regulasi Perbankan sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Window Dressing

Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Gratifikasi Seks Yang Diberikan Kepada Penyelenggara Negara dan Pembuktiannya Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.

Tinjauan Yuridis Pembukaan Rahasia Bank Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tinjauan Yuridis terhadap Pengegakan Hukum dan Pembuktian Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik di Indonesia Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tinjauan Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Dikaitkan dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia.

Tinjauan Normatif Terhadap Pembatasan Berlakunya Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Uang Merugikan Keuangan Negara.

Pertanggungjawaban Direksi Sebagai Representasi Korporasi Dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Modus Penggelapan Pajak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aspek Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Bola Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengaturan Tindak Pidana Yang Menghambat Proses Peradilan (Contempt Of Court) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. 

Read More