Selasa, 01 Desember 2015

Carilah dari 257 Skripsi Hukum Recommended Mudah Dikerjakan ini yang bisa teman teman pakai sebagai bahan judul skripsi hukum . Sangat sayang jika dilewatkan begitu saja kesempatan ini karena tidak datang setiap saat.



Oleh karena itu dari 257 skripsi hukum dibawah ini sangat mungkin teman teman mendapatkan judul yang diinginkan karena banyak pilihannya.

Tpai jika ingin lebih lengkap mendapatkan referensi skripsi yang lengkap dari judul dan isi skripsi, teman teman bisa mendapatkannya di SkripsiBagus.Com . Website ini adalah pusat referensi skripsi yang saya rekomendasikan karena saya tahu betul kualitasnya. Lebih mudah menyusun skripsi dari judul skripsi yang sudah dikuasai isi materinya.

257 Skripsi Hukum Recommended Mudah Dikerjakan


Customer Due Diligence and Its Role To Prevent The Global Economic Threat: Indonesian Anti Money Laundering Perspectives

Penerapan Customer Due Diligence Atas Resolusi Dk PBB Nomor 1267

Telaah Atas Eksistensi Lembaga Pengawas dan Pengatur Menurut UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangm UU Bank Indonesia, dan UU Otoritas Jasa Keuangan

Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya atas Tanah Bekas Konversi Hak Barat ditinjau Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979.

Perlindungan Hukum Pekerja yang diberhentikan karena Memperjuangkan Hak Ibadah Shalat Jum'at ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan Bermasalah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tanggung Jawab Tindakan Pelaksana Wasiat yang Merugikan Ahli Waris ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penyelesaian Sengketa Kasus Penggunaan Lagu 23 Juli Ciptaan Thomas Ramadhan Tanpa Izin oleh Gope T Santani dalam Film inikah Rasanya ditinjau dari Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kasus Tawuran Warga Yang Melibatkan Warga Dari Banjar Kn Dan Sn Ditinjau Dari Pasal 358 Kuhp Dan Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Permohonan Pernyataan Pailit oleh Mantan Pekerja terhadap Perseroan Terbatas di (Persero).

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Tidak Dengan Hormat Karena Dipidana Penjara Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Kesamaan Karakter Musik Ciptaan Ipunk Parkoin Dan Malaka Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Penemuan Hukum dalam Perkara Pidana Adat. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 42 (2). pp. 272-285. ISSN 0215 9687

Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan MADURA. Project Report. LPPM UBAYA , Laporan Penelitian .

Pertanggungjawaban Pidana terhadap G yang Mempekerjakan dan Melakukan Kekerasan terhadap Anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Perlindungan Hukum Bagi Debitor Atas Penyitaan Obyek Jaminan Sepeda Motor Yang Akta Jaminan Fidusianya Tidak Didaftarkan.

Tindakan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Penegakan Hukum Hak dan Kewajiban Negara Suriah terhadap Warga Negaranya Berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Atas Tindakan Terhadap Buruh Yang Tergabung Dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (sbsi) Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Atau Serikat Buruh.

Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Penguasaan Harta Warisan dengan Mengabaikan Wasiat Pewaris.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang-undang Negara Republik Indodnesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Analisis Putusan Mahkamah Agung yang tidak Menunjukkan Adanya Perlindungan Hukum kepada Pekerja yang dialihkan Status Pekerjaan Secara Sepihak ditinjau Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penempatan Deposito di Bank BB yang Merupakan Hasil Perjudian ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Tindakan Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Melakukan Pelanggaran Di Jalan Kedung Doro Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Penggusuran Pemukiman Warga Kawasan Register 45 Mesuji Lampung Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Syarat Penetapan Pengadilan Tentang Pernyataan Barangkali Meninggal Dunia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara).

Posthumanization An Attempt to Grant Substantial Justice for Migrant Workers

Aspek Hukum yang Menunjang Pengembangan Industri Kreatif di Indonesia

Ecuador's Decission to grant Asylum to Julian Assange

Harmonization of International and National Law in Managing the Marine and Fisheries Resources to Promote Sustainable Developmen

Integrative Law Approach on the Case of Julian Assange

Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Pelaksanaan Hak Tenaga Kerja Indonesia untuk Memperoleh Bantuan dan Perlindungan Hukum

The Situation Development of Timor Leste Refugees Post Election From The Social and Legal Aspect

Pertanggungjawaban Pidana AK Terhadap Penjebolan Dan Pengubahan Informasi Elektronik Situs Polri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Poligami Tanpa Izin Oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No.43 Tahun 1999 Dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990.

Penolakan Pengangkut untuk Bertanggungjawab atas Kerugian yang dialami oleh C.V. Kawan Kita Motor Selaku Pengirim Barang Akibat Tenggelamnya Kapal Nusa Damai ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 660K/PDT.SUS/2010 Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Pertanggungjawaban Pidana PT. X sebagai Content Provider dalam Kasus Penayangan Iklan yang Menyesatkan.

Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Berikut Bangunan yang Berdiri di atasnya dalam Kaitan Kontrak Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 3208 K/Pdt/2003).

Penggunaan Sebagian Lagu Dia Maha Sempurna Ciptaan Pasha Ungu oleh Langit Band Tanpa Izin dalam Lagu dimanakah ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Antara Sn Dan M (analisis Putusan Ma No.589 K/pdt/2009).

Rencana Pencabutan Subsidi Bahan Bakar Minyak Oleh Pemerintah Di Bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada Awal Tahun 2012 Ditinjau Dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Guna Usaha Di Desa Ngapaaha Dan Desa Roraya Di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Perlindungan terhadap Hak Anak dari Iklan Rokok yang Mendorong Mereka untuk Merokok ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap PT MiG Berkaitan dengan Pembuatan Jalan Usaha Tani ditinjau dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Anjing Pit Bull yang Menyerang dan Menyebabkan Kematian Seseorang ditinjau dari Pasal 490 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Program Komputer Terhadap Penggunaan Program Komputer Yang Dibuat Oleh Cracker Ditinjau Dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Pertanggungjawaban Negara Honduras Terhadap Penghilangan Secara Paksa Dalam Kasus Velasquez Rodriguez.

Keabsahan Wali Nikah Dalam Suatu Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pensertifikatan Tanah Desa Adat Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria.

Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tanggung Jawab Pengembang Yang Menjual Fasilitas Umum Berupa Kolam Renang Dan Sarana Rekreasi Ditinjau Dari Uu No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT X terhadap Pekerja dengan Memberikan Surat Utang sebagai Jaminan Pesangon Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penolakan PT. PLA atas Klaim Nasabah ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tindakan Perseroan Terbatas Adira Dinamika Multifinance Tbk yang Memerintahkan Pekerja Mengundurkan Diri ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Gugatan dalam Kasus Pemberhentian tidak dengan Hormat Ey Anggota Polres Blitar.

Sengketa Tanah Hak Pakai Antara Yayasan Bernadus Dengan Warga Dusun Piyoto, Desa Bandungan, Kecamatan Ambarawa.

Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Polisi Pamongpraja Kota Surabaya.

Kajian Hukum Akuisisi Pt. Alfa Retailindo Oleh Pt. Carrefour Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (Persero) Akibat Tergulingnya Kereta Api Logawa ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Sengketa Tentang Hak Cipta Yang Bergambar Teratai Antara PT X dan Y.

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor yang tidak Mendapat Pembayaran Setelah Adanya Putusan Pailit ditinjau dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasf.

THE ROLE OF NGOs IN GIVING ASSISTANCE FOR EXTERNAL AND INTERNAL REFUGEES AS A BOUNDARY VIOLATIONS OF A SOVEREIGN STATE. In: The 3rd CILS International Conference on Human Security, 26th to 28th November 2012 , Makassar, South Sulawesi, Indonesia .

Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan (travel) Atas Meninggalnya Penumpang Dalam Kasus Tabrakan Dengan Bus Sumber Kencono Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Penetapan Lokasi Jalan Jetis Sraten Milik Warga Kecamatan Gayungan Kota Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Tinjauan Yuridis Mengenai tidak diterbitkannya Ijin Penyelenggaraan Penyiaran terhadap Radio Erabaru yang dilakukan oleh KPI dan KPID Batam.

Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Force Majeure ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Oleh Walikota Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Penerapan Kedaulatan Teritorial atas Kepulauan Diaoyu atau Senkaku.

Permohonan Hak Atas Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif.

Analisis Penerimaan Pegawai Negeri Sipil Dengan Sistem Rangking Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pemilihan Ketua Umum Organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSi) Tahun 2011 ditinjau dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Stuta Fifa 2007.

KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN DARI PROSES PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEGAWAI KESATUAN PENJAGA LAUT DAN PANTAI (KPLP) DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 836/ PID. B/2009/PN. SURABAYA). 

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. X SIDOARJO. 

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (Studi Kasus Putusan PN No. 1648/Pid.B/2011/PN.Sby). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI APARTEMEN DI KOTA SURABAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI PERSIDANGAN. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS LAKA LANTAS YANG MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI POLRES SIDOARJO. 

IMPLEMENTASI PUTUSAN PIDANA MINIMAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA ”. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SELAKU KREDITUR PREFERENCE PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG OBYEKNYA HAK GUNA BANGUNAN (HGB). 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API MENURUT UNDANG- UNDANG DARURAT NO 12 TAHUN 1951 DI WILAYAH POLRES GRESIK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 3046/Pid.B/2010/PN.Sby.). 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. 

PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA. 

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI ATAS PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS OLEH LIMBAH PABRIK KERTAS PT. X DI GRESIK. 

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK MenurutUndang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Beberapa Peraturan Daerah Kota Surabaya. 

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU. 

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA). 

TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN CYBER CRIME DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby). 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI DENGAN PESANAN. 

TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG MELALUI TOKO ONLINE DI INDONESIA DENGAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN. 

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU WHISTLEBLOWER PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

PERANAN GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI JAMINAN KREDIT HARTA KEKAYAAN. 

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. 

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. 

TINJUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

TINJAUAN YURIDIS DALAM PELAKSANAAN ROYA PARTIAL HAK TANGGUNGAN MENURUT UU. NO. 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto). 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola (Studi Kasus Putusan No.174/PID.B/2011/PN.Lamongan). 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API (Studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya) Nomor : 01-K/PM.III-12/AL/I/2010. 

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJA ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA DI PT. BERAU KARYA INDAH SURABAYA. 

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988). 

PENERAPAN PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surabaya No. Putusan 80/Pid.B/1988). 

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI.   

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG TIDAK PROSEDURAL. 

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor: 05- K/PMT.III/BDG/AD/I/2011).   

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) DARI HASIL PENCURIAN DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP. 

PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR ( MOBIL ) DITINJAU DARI PASAL 480 AYAT 1 DAN 2 KUHP. 

PEMBERIAN IZIN GANVGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA (Berdasakan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan). 

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN TERHADAP USAHA HIBURAN (RESTORAN) DI KOTA SURABAYA (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan). 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PT. PENGUSAHAAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM (PERSERO) MENURUT UU.NO.13 TAHUN 2003. 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM AKIBAT KELALAIAN PENGURUS DI PT “X”. 

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Di BPSK Kota Surabaya). 

FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK – HAK PEKERJA DI PT. PAL INDONESIA Menurut Undang – Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan DI PT. PAL INDONESIA (PERSERO). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER. 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA (Studi kasus putusan pengadilan negeri No. 3175/Pid.B/2010/PN. SBY).  Faculty of Law .

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH (Studi Kasus Putusan Nomor. 3176/Pid.B/2010/PN.Sby). 

STUDI KOMPARASI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW). 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UDARA (Studi Kasus pada PT. Garuda Indonesia). 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG BERKAITAN DENGAN CAROK DI KABUPATEN PAMEKASAN. 

TINJAUAN YURIDIS “NGEROROD” DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BALI. 

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227 Pid.B/2010/PN.Lmg). 

IMPLEMENTASI PERDA No. 7 TAHUN 2002 TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN SURABAYA TIMUR. 

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR ANTARA HUKUM ADAT MADURA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 

PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PEYELIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Tersangka yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Sidoarjo). 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENCURIAN PULSA TELEPON KABEL DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA.  Faculty of Industrial Engineering.

ANALISIS KEPUASAN PASIEN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA RSU HAJI SURABAYA.  Faculty of Social and Politics.

ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN NILAI EKSPOR ROKOK DAN TEMBAKAU DI JAWA TIMUR.  Faculty of Economics.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN (Studi Kasus N0.1067/Pdt.G/2010/PA.Sda). 

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL-BELI DIBAWAH TANGAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ( studi kasus pada putusan nomor : 22/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB. ). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DARI UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN DI WILAYAH SURABAYA Putusan No.1836 / Pid. B / 2010 / PN. SBY. 

AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN. 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS DHARMASRAYA, SUNGAILIAT DAN TANJUNG PANDAN). 

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPORPENYALAHGUNAAN NARKOTIKAPADA TAHAP PENYIDIKAN DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA PADANG. 

PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA ( NORTH RING ROAD) KOTA SOLOK. 

PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG. 

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH OLEH MAHKAMAH AGUNG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ( Studi : Aceng Fikri sebagai Bupati Garut ). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS DALAM KETENTUAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.  

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan (Suatu Kajian yuridis Sosiologis Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

PERBANDINGAN PENGATURAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI INDONESIA. 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN (Studi Kasus Pengadilan Kelas I A Padang). 

KAJIAN YURIDIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN MENGENAI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI RUPBASAN KELAS II RENGAT. 

PENGATURAN INVESTASI ASING PADA BIDANG PARIWISATA BERDASARKAN TRIMs (TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES) DAN IMPLEMENTASINYA DI WILAYAH SUMATERA BARAT. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN TABUNGAN E’BATARAPOS. 

PROSES PELAKSANAAN GUGATAN INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. 

KEDUDUKAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK. 

KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT ADIRA DINAMIKA (STUDI DI PADANG CONSUMER CRISIS). 

PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG). 

RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA DALAM KORELASINYA DENGAN TEORI KEDAULATAN RAKYAT DAN PELAKSANAAN TEORI KEDAULATAN HUKUM.  Universitas Andalash.

PELAKSANAAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN. 

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN AGAM. 

SIFAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar. 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK JALANAN DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN. 

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN PAYAKUMBUH-SULIKI-KOTOTINGGI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT. 

pemanggilan notaris dalam proses penegakan hukum oleh hakim terkait akta yan g dibuatnya pasca perubahan undang undang jabatan notaris. 

PELAKSANAAN PINJAMAN TANPA AGUNAN UNTUK IBU-IBU PRASEJAHTERA PADA PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH CABANG PADANG (Studi pada Mobile Marketing Syariah Koto Tangah, Padang). 

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. 

PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN. 

PENGATURAN DAN PELAKSANAAN STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA DI KOTA BUKITTINGGI. 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN LISENSI COPYRIGHTS NOVEL TERJEMAHAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. 

PT Badan Usaha Nagari Sebagai Wadah Menghadapi Globalisasi Di MInangkabau. In: Seminar Jurusan Perdata Fakultas Hukum Unand, 2007, Padang.

PERAN BADAN PENGAWAS DALAM MEMAJUKAN KOPERASI Studi pada Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Prof.DR.MA Hanafiah Batusangkar. 

KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 23 TAHUN 2OO4 DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEMBAGA PERKWINAN (STUDI KASUS LBH-APIK KOTA PADANG). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN VOUCHER ISI ULANG ELEKTRIK PADA TOKO-TOKO SELULER DI KOTA BUKITTINGGI. 

TINJAUAN STATUS HUKTIM TERHADAP PERUBAHAN PT. ASURANSI JIWA MUBARAKAH MENJADI PT. ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH (Studi Tentang Faktor - faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pemegang Polis ). 

IMPLEMENTASI PASAL 44 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA No. 5/1960). DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN DI SUMATERA BARAT. LP Unand.

Status Badan Hukum PT. Semen Padang Setelah Menjadi Anak Perusahaan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 

PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESTA TAHUN I945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air). 

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BATUSANGKAR. 

PENATAAN HAK ATAS TANAH BEKAS WILAYAH PERTAMBANGAN.  

TANGGUNG JAWAB MURTAHIN (PENERIMA GADAI SYARIAH) TERHADAP MARHUN (BARANG JAMINAN) DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH UJUNG GURUN PADANG. 

Penyamaan Persepsi Atas Makna Adat Basandi Syarak Dalam Hukum Adat Minangkabau. In: Lokakaya Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

PENGARUH VIDEO PORNO DI HANDPHONE TERHADAP PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Lubuk Basung). 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA ASURANSI JIWA DI PT. BUMI PUTERA CABANG PARIAMAN. 

Penyelesaian Sengketa Antara PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Tanjungpinang Dengan Konsumen Tenaga Listrik Di Tanjungpinang. 

Cavalho, Fransisco Fernandes (2014) PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TEREADAP PIHAK KETIGA OLEH PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG DALAM PELAKSANAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR ALL RISK. 

PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PADANG. 

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MELALUI MEKANISME INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) MENURUT STATUTA ROMA 1998. 

IMPLEMENTASI FUNGSI PENCEGAHAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK. 

PERJANJIAN CHARTER KAPAL PENGANGKUTAN SEMEN ANTARA PT.SEMEN PADANG DENGAN PT.INDO BARUNA BULK TRANSPORT. 

HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL INDONESIA DALAM RANGKA MENUJU KOMUNITAS EKONOMI ASEAN (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) PADA TAHUN 2015. 

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG. 

ARTI PENTING SURAT KUASA KHUSUS DARI SISI YURIDIS DALAM BERPERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang). 

Penerapan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung (Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat). 

Perlindungan Hukum Wanita Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Pada Keluarga Batih Etnik Minangkabau di Kota Padang.  

KEWENANGAN GUBERNUR SUMATERA BARAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK. 

PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PADA ANGGOTA KOPERASI SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM (Studi Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya).

PELAKSANAAN PERAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UU N0. 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Mapolwil Malang).

DASAR PENOLAKAN PENGADILAN TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM MEMPEROLEH RESTITUSI ATAU GANTI KERUGIAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor208/Pid.B/2009/PN.Mgt Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dengan Terdakwa Umar Arif dkk. dan Saksi Korban Endang SriMaryati).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TRANSAKSI PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG RI No. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI.

OPTIMALISASI PERAN PENYIDIK TERHADAP PROSEDUR PEMERIKSAAN TERSANGKA DALAM KASUS PERJUDIAN TOGEL(Study Kasus Di Polresta Kota Batu).

EFEKTIFITAS PASAL 24 DAN PASAL 27 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 04/Pid.Pra/2009/PN.MALANG TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PRAPERADILAN MENGENAI TINDAKAN PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK.

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBANGUNAN GEDUNG BARUKAMPUS UIN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP LINGKUNGAN SEKITARNYA ( Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Malang).

ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGHADIRKAN SAKSI VERBALISANT SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PERADILAN(Studi Putusan Hakim Nomor :104/Pid.B/2008/PN.Bwi).

ASPEK POLITIK HUKUM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKAPENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA.

Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi PERADILAN DALAM MENCIPTAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BAIK (DitinjauDari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

PRAKTEK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan).

ANALISA PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM AGUNG PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA(Studi Putusan Hakim Agung Nomor 1133K/Pid/2003 dan Nomor 1698K/Pid/2007).

PELAKSANAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KLARIFIKASI NILAI PADA MATA PELAJARAN PKn DI SMP NEGERI 2 KOTA MALANG.

KAJIAN KRITIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MALANG NOMOR: 390/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN DAN NOMOR: 316/Pid.B/2006/PN. KEPANJEN TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT–OBATAN TERLARANG (NARKOTIKA).

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PARTAI POLITIK MENURUT PASAL 11 HURUF A UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN PENGARUH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU(Studi Di DPC PDIP Dan DPD Partai GOLKAR Kota Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DALAM PASAL 153 HURUF b UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN TANGGUNG RENTENG SEBAGAI UPAYA KOPERASI DALAM MENEKAN KREDIT MACET (Studi Di Koperasi Mawar Putih Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PARATEEXECUTIE (EKSEKUSI LANGSUNG) DENGAN CARA PELELANGAN UMUM BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG HAK TANGGUNGAN NO 4 TAHUN 1996(Studi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang).

PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (2) PP NO.55 TAHUN 2007 TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN(Bagi Siswa Muslim Pada Sekolah Kristen Di SD Kristen Sang Timur Malang Dan SD Kristen Petra Malang).

ANALISIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008DALAM PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN(Studi di Pengadilan Negeri Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PEMBERANTASAN JUDI TOTO GELAP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KAJIAN KRITIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 008/PUU-III/2005 MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI DALAM PASAL 31 UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI(Studi di PJTKI PT Prima Duta Sejati Malang).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM SEKTOR INFORMAL (Studi di Kabupaten Jember).

IMPLEMENTASI PASAL 107 AYAT 2 UNDANG- UNDANG NOMOR22 TAHUN 2009 TENTANG KEHARUSAN MENYALAKAN LAMPU PADASIANG HARI UNTUK KENDARAAN BERMOTOR(Study di Wilayah Hukum Polres Jombang).

PERANAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT PEREDARAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDARISASI MUTU (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya).

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).

KENDALA YANG TIMBUL DALAM PROSES RESOSIALISASI BAGI KLIEN PEMASYARAKATAN DEWASA(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).

TINDAKAN POLISI DALAM MENEGAKKAN PASAL 57 MENGENAI PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(Studi di Kecamatan Kamal Kota Bangkalan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 8 DAN 9 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN (Studi Bagian Reskrim di Polresta Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN ANTAR PEMAIN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA(Studi di Polres Solo dan Kantor PSSI Jakarta).

TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA(Studi Kasus Perjanjian Kredit Debitur Atas Nama Anis Romlah di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Adiyatra, Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang).

UPAYA DISKOPERINDAG DALAM MENDORONG PENDAFTARAN MEREK UKM TAPE DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (Studi Di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso).

PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA OLEH ANAK DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(STUDI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KEJAHATAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM PERKARA PIDANA NO. POL. : SP. SIDIK/ 711/X 2009/ RESKRIM DI POLRESTA MALANG).

HUBUNGAN KONDISI EKONOMI ORANG TUA/WALI MURID TERHADAP PRESTASI BELAJAR PKn SISWA KELAS IX SMP N 1 GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO.

DASAR PERTIMBANGAN ANAK DIKEMBALIKAN KEPADA ORANG TUA(AKOT) OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MALANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENCURIAN(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang).

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK CUTI MENJELANG BEBAS BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENURUT PASAL14 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995( Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lumajang ).

PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA INDUSTRI DENGAN JAMINAN FIDUSIA(Studi pada PT. BANK JATIM Cabang Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TERPENUHINYA UNSUR KESALAHAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG DALAM PERISTIWA KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT PASAL 359 KUHP(DI POLRES KOTA BLITAR).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEPANJEN NO. 746/ PID.B/ 2008/ PN. KPJ. TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DENGAN TERDAKWA HAKIM BIN YASIR.

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERAN IKAPI DALAM ADVOKASI BERKENAAN PELANGGARAN HAK CIPTA BERUPA PERBANYAKAN DAN PENJUALAN BUKU PENDIDIKAN SECARA KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT 1 (b) UNDANG-UNDANG NO. 19TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta).

ANALISIS YURIDIS PUBLIKASI FOTO TANPA IZIN PENCIPTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA.

UPAYA POLISI DALAM MENEKAN ANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK IKAN(BONDET) BERDASARKAN UNDANG UNDANG DARURAT No.12 TAHUN1951 TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAKjo PASAL 365 KUHP( Studi di Polsek Pasrepan – Pasuruan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 106 AYAT (8)TENTANG KEWAJIBAN MEMAKAI HELM STANDAR NASIONAL UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polresta Malang).

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMENUHAN HAK KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA.

PERANAN LPPOM MUI DALAM MENERTIBKAN PELAKU USAHA YANG MELANGGAR KETENTUAN BERPRODUKSI SECARA HALAL DI INDONESIA(Studi di LPPOM MUI Surabaya).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERJANJIAN/KONTRAKKERJA ANTARA PEMAIN ASING DENGAN PT. AREMA INDONESIA.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR : 67/Pid.B/2009/PN. Kd. MnDALAM PERKARA KERUSUHAN ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT.

TINJAUAN ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PUTUSAN HAKIM NOMOR PERKARA:341/Pid.B/2009/PN MLG MENGENAI TINDAKAN PENCABULAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MASIH DI BAWAH UMUR(Studi Kasus Pengadilan Negeri Malang).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK ANAK DI PANTI ASUHAN K H MAS MANSYUR DI TINJAU DARI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI PANTI ASUHAN KH MAS MANSYUR KOTA MALANG).

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN UPAYA PENYELESAIAN JIKA TERJADI KREDIT MACET (STUDI DI PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER).

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PEMBANGUNAN PERTAMANAN DI DESAGEDANG SEWU KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI).

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA(Studi Di Wilayah Hukum Polres Malang).

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SIARAN PROGRAM INFOTAINMENT DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK.

IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN ANAK DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH(Studi Di Sekolah Dasar Negeri Se Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan).

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA TERJADINYA TINDAK KEKERASAN FISIK PADA MASA PACARAN DIKALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN GRATIFIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI(Studi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan).

0 komentar :

Poskan Komentar